Foto/ksp.go.id   

nusakini.com - Terbongkarnya industri hoaks kelompok Saracen hendaknya menjadi pelajaran penting agar bangsa ini dapat lebih dewasa menyikapi banjir informasi terutama di dunia digital. Pernyataan itu disampaikan Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Eko Sulistyo saat menerima jurnalis dari Persatuan Wartawan Nasrani (Pewarna) Indonesia di Bina Graha, Senin, (28/8/2017).

“Saracen ini kasus kecil tapi mengerikan, kalau tak ditangani serius bisa membahayakan nilai-nilai persatuan,” kata Eko.

Ia mencontohkan, pertikaian antara suku Tutsi dan Hutu di Rwanda pun dipicu melalui berita hoaks, yang persebarannya dilakukan melalui radio. Bukan tidak mungkin, menjelang momentum politik Pilkada serentak 2018 dan Pemilu Raya 2019, kabar-kabar bohong dan fitnah akan kembali bertebaran. Untuk itu, informasi palsu alias hoax harus dilawan dengan berita-berita positif yang mencerdaskan dan menginspirasi masyarakat.

Eko menegaskan, pemerintah memiliki kewenangan menindak pembuat dan penyebar berita yang berpotensi menimbulkan perpecahan. Ia memaparkan, Article 19 The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) memang memberikan ruang kebebasan berekspresi.

• Kabar Meninggalnya Amien Rais Hoaks
• Viral di Media Sosial, Uang Rupiah Baru Pecahan 1.0, BI: Itu Hoaks
• [HOAKS] Video Presiden Jokowi Bagi-Bagi Sembako Gratis di Depan Istana dalam Rangka Pemilu 2024
• Pasukan Militer China Diangkut ke Indonesia dengan Lion Air Hoaks
• KPU Minta Polisi segera Menindak Pelaku Penyebaran Hoaks Perhitungan Suara di Luar Negeri

”Tapi, jangan lupa, Artikel 20 pada Perjanjian Hak Sipil dan Politik itu mengatur sanksi bagi penyebar hasutan dan kebencian,” tegasnya.

Untuk itulah, Eko berharap agar jurnalis memegang mandat sosial menjaga persatuan bangsa. “Tetap boleh kritis pada pemerintah, tapi tugas utamanya menjaga agar Indonesia tak terpecah,” ungkapnya.

Ketua Umum Pewarna Indonesia, Yusuf Mujiono menguraikan, organisasi profesi ini berdiri pada 10 Januari 2013 dan memiliki 12 dewan pimpinan daerah.

“Kami sepakat menemani pemerintah baik di pusat maupun daerah untuk menjaga kegairahan berkebangsaan yang berke-Bhineka Tunggal Ika-an, Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai kehidupan di Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Yusuf didampingi Ketua Panitia Rakernas, Hotman J. Lumban Gaol.

Pewarna berharap dapat bersinergi dengan pemerintah dalam menjaga komitmen luhur berkebangsaan di negeri ini, demi menjaga keberagaman Indonesia.

“Kami akan menggelar serangkaian pelatihan jurnalistik dan literasi cerdas berinternet di berbagai daerah,” pungkasnya. (p/ma)